Ketika Soekarno Hatta menyatakan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, orang-orang menghargai harapan bahwa dalam suasana kemerdekaan, upaya pembangunan bisa dimulai untuk meningkatkan standar hidup mereka dan membawa kemajuan bagi mereka. Pada zaman kolonial potensi ini hanya dikembangkan untuk kepentingan penjajah melalui konsentrasi pada pertanian, khususnya perkebunan, dengan sebagian besar produk yang dijual di luar negeri. Akibatnya, struktur perekonomian Indonesia menjadi tidak seimbang terlalu besar penekanan pada agricultured sangat berorientasi ekspor. Selama dekade yang dikenal sebagai era Orde Lama (1945-1966), ekonomi adalah seorang hamba dengan politik. Prinsip-prinsip ekonomi yang rasional yang tidak diakui dan diabaikan. Selain itu, sumber daya domestik dan asing disia-siakan. Akibat langsung dari kondisi ini adalah penurunan drastis dalam perekonomian.
Aspek penting lain dari kebijakan ekonomi dan keuangan tahun 1966 adalah pembentukan anggaran pemerintah yang seimbang . Pada tahun fiskal (1969-1970), kebijakan ekonomi pemerintah lebih langsung dan selaras dengan upaya pembangunan. Disiplin moneter baru dan implementasi yang lebih baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja meningkatkan keyakinan dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan pembangunan. Pada sepanjang tahun ini Indonesia mengalai kemajuan ekonomi yang sangat memuaskan. Indnesia memasuki kebangkitan nasional dan menurunnya tingkat kemiskinan.
Pada tahun 1997 – 1998, efek korosif dari praktek KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) mengikis legitimasi pemerintah . Masalah-masalah ini telah memperburuk persepsi melebarnya jurang antara kaya dan miskin. Perekonomian rusak parah, harus bergantung pada suntikan besar pinjaman luar negeri dan dalam negeri untuk mencegah kerusakan ekonomi. Untuk mencegah ekonomi dari memburuk, pada akhir Oktober 1997, pemerintah Indonesia meminta IMF melakukan pengaturan siaga untuk memulihkan kepercayaan pasar global. Kemiskinan absolut, yang telah menurun selama era orde baru, mulai bangkit kembali. Indonesia juga dilanda kekeringan parah El Nino yang merusak panen padi dan penurunan harga minyak. Tingkat kemiskinan absolut, yang telah memutuskan selama era orde baru, mulai bangkit kembali. Memburuknya krisis ekonomi dikarenakan ekonomi mengalami kontraksi hampir 13.1% di tahun 1998, jauh lebih buruk dari kontraksi ekonomi 3.0% di tahun 1963. Ini mengacu kepada kekacauan politik yang serius.
Pada tahun 2000, ekonomi makro Indonesia yang menjadi lebih baik. Keseluruhan, selama tahun itu, Indonesia mengalami pemulihan ekonomi yang lebih kuat dan lebih seimbang. Karena pasokan sangat terbatas devisa, pasar valuta asing adalah sangat tipis bahwa peningkatan kecil dalam permintaan akan menyebabkan perubahan dalam nilai tukar. Indonesia meningkatkan laju pemulihan ekonomi namun hal itu terhambat oleh berbagai masalah struktural, terutama di bidang penegakan rendah, regulaton tenaga kerja, dan pelaksanaan otonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mulai menunjukkan pelemahan di awal paruh kedua tahun 2008, karena pergantian curam di perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas global. Perkembangan ini menyebabkan tingkat penurunan pertumbuhan ekspor .
Memasuki tahun 2009, perekonomian Indonesia masih dibayangi dengan krisis. Kondisi ini membawa ketidakstabilan dalam sistem moneter dan keuangan. Perkembangan ini tidak hanya mengurangi kepercayaan pelaku ekonomi, tetapi juga berpotensi mengurangi kinerja ekonomi yang positif yang dicapai selama beberapa tahun sebelumnya. Dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional ( RPJPN ) 2005-25, proses pencapaian visi dan misi nasional akan dilaksanakan melalui tahapan 5 tahun. Strategi pembangunan di satu wilayah tidak boleh ditargetkan semata-mata untuk kepentingan satu kelompok. Tujuan pembangunan harus diarahkan untuk dinikmati oleh semua kelas dan kelompok-kelompok di wilayah tersebut . Kedua, strategi pembangunan harus memiliki dimensi teritorial. Strategi pengembangan di satu daerah / wilayah tidak akan sama seperti dalam strategi pembangunan area. Regional lainnya akan didasarkan pada bidang berbasis lahan yang berbeda pulau.
